Wakaf merupakan salah satu tuntunan Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, dalam rangka ibadah sosial. Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas mencari ridla-Nya. Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat wakaf sebagai ibadah Lillahi Ta’ala. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas, semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Sementara itu dampak negatifnya kegiatan wakaf tersebut dianggap kejadian yang tidak perlu diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain. Akibatnya, wakaf sulit untuk diidentifikasi secara pasti.
Ahmad Rofiq mengutip pendapatnya Abu Zhahrah, bahwa wakaf telah dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun belum dinamakan wakaf. Hal ini karena tempat ibadah berdiri secara permanen. Hal-hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Ini menunjukan bahwa cara ini sama dengan wakaf. Baitul Haram dan Masjid al-Aqsa merupakan tempat-tempat ibadah.

ABSTRAK
Key Words : Appellate Court, Mediation, justice, PERMA.
Utilize to lessen heaping of case in Appellate Court as well as to finish
case of among side, so the Appellate Court release new of PERMA that is
PERMA No 1 year 2008 about procedure of Mediation in justice. seen the
existence of new regulation which arrange process of mediation. the hence
researcher interest to do research related to execution of PERMA, while which
wish to be known that is : how role of justice chief in executing PERMA No 1
year 2008, and judge responds to PERMA No 1 year 2008 and how process of
mediation in justice of religion in town of Malang for finishing case.
As for theory study used to present early from congeniality, basis for law
either from al-qur'an, hadies and also legislation of arranging about mediation,
formal condition in executing mediation come up with procedure of mediation
which arranged in PERMA No 1 year 2008.
The research method which used in this research is by using approach
qualitative. While method which used in collecting data that is with interview to
chief of PA and all of judge mediator, as well as by using relevant documentation
method for example judge list of mediator and the others.
The result of research got that role of justice chief is specifying all existing
judge become mediator, reporting case which have finished. All judge basically
very agree with the existence of this PERMA because can facilitate in finishing
case either through time and also items which needed in finishing case. The
Process mediation in justice that: first conference the judge ceremony ask to the
parties do have owned mediation or not yet. Than judge ceremony deliver fully to
mediator to become middle in finishing case. The process of mediation take place
in meeting hall 1 and 2
From conclusion of this research, the researcher suggest as follows :

Masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan para ulama. Salah satunya adalah perbedaan fatwa antara Ali bin Abi Tholib dengan Abdullah bin Mas’ud. Sehingga masalah yang dirumuskan adalah bagaimana fatwa Ali bin Abi Tholib dan Abdullah bin Mas’ud tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya?.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui fatwa Ali bin Abi Tholib dan Abdullah bin Mas’ud tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya serta ingin mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi perbedaan fatwa antara Ali bin Abi Tholib dan Abdullah bin Mas’ud tentang masa iddah bagi wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya.

M. Azmi Auda. 2008. Praktik Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Skripsi, Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah. Pembimbing: (I) Drs. H. Jalaluddin M.Hum. (II) Ansharullah S.Ag.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pembagian harta warisan yang ditetapkan dalam Islam sudah memiliki konsep dasar yang dapat dijadikan dasar acuannya. Kemudian melihat adanya terjadi perbedaan dalam praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak sesuai dengan hukum islam. Maka penulis berkeinginan untuk mengetahuinya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sekaligus alasan-alasan dalam pembagian harta warisan Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (Field research) yang bersifat studi kasus dengan meneliti 5 kasus dengan lokasi di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Subyek penelitan ini adalah Masyarakat Dayak di Desa Loksado, sedangkan Obyek penelitiannya tentang praktik pembagian harta warisan Masyarakat Dayak Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Untuk mendapatkan data digunakan teknik dokomentasi dan wawancara, kemudian melalui teknik analisis Diskriptif kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan:
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pada 5 kasus dalam praktik pembagian harta warisan Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan semuanya menggunakan kebiasaan dalam masyarakatnya dan tidak mengetahui akan pembagian harta warisan secara hukum Islam (faraidh) dan juga terkadang setelah pembagian tersebut malah lebih sering menimbulkan masalah dibanding dengan pembagian secara hukum islam.

ABSTRAK

Islam, sebagaimana halnya hukum posotif, mengenal adanya hukuman mati terhadap beberapa tindak pidana tertentu. Semenjak turunnya lima belas abad yang lalu hingga saat ini, ajarannya sering disalah fahami oleh sementara pihak dengan tudingan bahwa hukum pidana Islam itu kejam. Anggapan ini sungguh keliru dan untuk menghilangkan kekeliruan ini, penulis ingin menganalisa perspektif keadilan dalam penetapan hukuman mati yang terdapat di dalam hukum pidana Islam dengan keyakinan bahwa hukum Islam itu adalah suatu sistem hukum yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat.Di dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data-data yang ada. Pendekatan yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah metode library research, yaitu dengan menelaah sejumlah buku-buku dan kitab-kitab di perpustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan ini khususnya kitab-kitab dalam lingkungan mazhab Syafi`i. Hasil kajian yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa menurut perspekstif Syafi`i, Islam di dalam menetapkan hukuman mati, mempunyai nilai-nilai khusus yang tidak dimiliki oleh sistem hukum lain. Dimana dengan adanya sanksi yang berupa hukuman akhirat, kemudian di ikuti oleh sanksi hukuman dunia yang begitu menakutkan, adalah fakta-fakta yang menyebabkan hukuman mati di dalam Islam memiliki nilai-nilai keadilan bila di lihat dari sudut fsikilogis. Sementara itu, dengan adanya fahala dan siksa adalah hal-hal yang cukup mempengaruhi kejiwaan seseorang untuk tidak melakukan tindak pidana.Sementara itu, hukuman mati dalam Islam bila ditinjau dari segi sosial, adalah suatu sistem hukum yang sangat tepat untuk mencegah dan menekan sekecil-kecilnya jumlah tindak pidana yang terjadi. Hal ini disebabkan karena terdapatnya lembaga maaf dalam tindak pidana pembunuhan, dimana syariat Islam memberikan wewenang penuh kepada wali korban untuk menentukan hukuman apa yang akan diambil. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak adanya suatu ketenteraman hidup bermasyarakat, juga dengan adanya lembaga maaf tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi overacting dalam hukuman. Dengan demikian tujuan hukuman akan terealisasikan.