ANALISIS YURIDIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENYEDIA JASA INTERNET DI INDONESIA DALAM KEGIATAN ELECTRONIC COMMERCE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini terus berkembang dengan pesat. Perkembangan tersebut dapat terlihat salah satunya dengan penggunaan internet untuk kegiatan perdagangan (e-commerce). Pihak dalam kegiatan e-commerce salah satunya adalah penyedia jasa internet (ISP). Seiring dengan banyaknya layanan yang diberikan oleh ISP pada saat ini maka tidaklah jarang timbul suatu permasalahan salah satunya dalam bidang perpajakan. Belum adanya peraturan perpajakan yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan internet dan e-commerce tentunya akan menyulitkan di dalam memperlakukan pajak penghasilan yang timbul dari kegiatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak penghasilan terhadap ISP dalam kegiatan e-commerce, serta untuk mengetahui status perusahaan ISP yang menyediakan web perdagangan bagi perusahaan asing, dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Ditjen Pajak terhadap ISP dalam kegiatan e-commerce.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari literatur, bahan hukum primer dan praktek penerapan pajak penghasilan terkait e-commerce di berbagai negara serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, lapangan dan virtual.

hukum waris adat

pondokskripsi.co.cc

skripsi gratis

Dapetin referensi skripsi gratis 100% tanpa bayar sedikitpun
Lengkap semua jurusan

Adm Niaga,
Akuntansi,
Bhs Indonesia,
Bhs Inggris,
Biologi,
Teknik,
Elektro,
Fisika,
Hukum,
Industri,
Kedokteran,
Kelautan,
Kemasyarakatan,
Keperawatan,
Kimia,
Komputer,
Komunikasi,
Manajemen,
Matematika,
Mesin,
Pembangunan,
Perhotelan,
Pertanian,
Peternakan,
PPKN,
Psikologi,
Sipil,
Sosiologi,
Tarbiyah,
Telekomunikasi,

senang bisa berbagi dengan rekan-rekan
pondokskripsi@ymail.com

pondokskripsi.co.cc

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dalam arti luas, lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of funds). Selain lembaga perbankan, yang termasuk di dalamnya yakni perasuransian, dana pensiun, pegadaian dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana.
Sektor Perbankan dalam kehidupan suatu negara memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (agent of development). Selain itu bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam operasional usahanya bank harus senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip operasional bank, yakni prinsip kepercayaan (fiduciary principle),prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (confidential principle), dan prinsip mengenal nasabah (know your costumer principle).

ABSTRAKSI

Masalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk di Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga semakin meningkat, yang salah satunya memberi dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Timbulnya pekerja anak antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya masyarakat. Mempekerjakan anak tidak juga selalu berdampak negatif, karena dengan anak bekerja dapat melatih kemampuan fisik, mental, sosial serta intelektualitas anak. Meskipun dalam prakteknya tidak dapat dihindari banyak terjadinya diskriminasi ataupun eksploitasi yang dialami oleh pekerja anak. Pekerja anak tidak selalu bekerja dalam sektor formal, namun pekerja anak justru lebih banyak yang berkecimpung di luar sektor formal (informal) sehingga tidak adanya hubungan kerja yang jelas. Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68-75. berdasar atas latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang menitikberatkan dari aspek normatif yaitu bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Undang ini memberikan ketentuan bagi pemberi kerja yang mempekerjakan anak untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (2), antara lain: izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian tertulis anatara orang tua/wali dengan pengusaha, waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, ada hubungan kerja yang jelas, serta menerima ketentuan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun ketentuan mengenai pekerja anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang bekerja di luar sektor formal (informal), hal ini disebabkan karena ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan pemerintah untuk menanggulangi anak yang bekerja di luar sektor formal, hingga kini belum dikeluarkan peraturan pelaksanaannya.