Tujuan utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satu usaha yang cukup strategis mengadakan pembinaan di bidang hukum dengan sasaran aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelengaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara bersifat mengikat bagi semua penduduk. Materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta tanggung jawab sosial pada setiap warga negara termasuk penyelenggara negara, memberi rasa aman dan tentram, mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung stabilitas nasional yang dinamis.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam era informasi (information age), keberadaan suatu informasi
mempunyai arti dan peranan yang sangat penting didalam aspek kehidupan
sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat.
Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information
society) memicu perkembangan teknologi informasi (information technology
revolution) yang menciptakan perangkat teknologi yang kian canggih dan
informasi yang berkualitas.
”Kita telah berada dalam teknologi elektronik yang berbasiskan
lingkungan digital, contohnya komputer pribadi, mesin fax, penggunaan kartu
kredit, dan hal-hal lainnya”.1

A. Latar Belakang Masalah
Memang sudah saatnya sistem penerimaan calon Bintara di Era Reformasi ini harus profesional dan transparan karena rakyat menuntut untuk memiliki kepolisian yang kuat, tangguh dan berkompeten, mengingat kompleksitas tantangan tugas yang dihadapi Polri, membutuhkan tingkat Profesinalisme yang matang, maka perlu adanya reformasi kultur di Polri dalam segala aspek termasuk penerimaan calon Bintara Polri tersebut. Janji manis dari setiap Pejabat Polri terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk mereform kultur Polri yang dianggap dapat menghambat peningkatan profesionalisme Polri akan terus menjadi sebuah pengharapan masyarakat Indonesia. Dan pengharapan-pengharapan rakyat tersebut ditanggapin secara serius oleh pihak POLRI.

ABSTRAK
Ahmad Zakaria. 0503000166. Skripsi. Program Kekhususan III (Bidang Studi Hukum Acara). Kode Sumber Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net)
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (extraordinary measures). Dalam beberapa kasus, penguasaan terhadap teknologi sering kali disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diantara ragam kejahatan menggunakan teknologi, terdapat didalamnya suatu bentuk kejahatan terorisme baru, yaitu cyberterrorism. Penanganan Cyberterrorism berbeda dengan penanganan terorisme konvensional. Salah satu perbedaannya adalah penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik. Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia? Dapatkah sebuah kode sumber website dijadikan alat bukti di persidangan Tindak Pidana Terorisme? Bagaimana dalam prakteknya penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana Terhadap Informasi Elektronik (Source Code Website) di dalam Peristiwa Tindak Pidana Terorisme pada Kasus Website Anshar.net? Penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik telah diakomodir oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terkait hal tersebut diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur dalam perolehan alat bukti berupa informasi elektronik tersebut.

ABSTRAK
Ahmad Zakaria. 0503000166. Skripsi. Program Kekhususan III (Bidang Studi Hukum Acara). Kode Sumber Website Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Website Anshar.net)
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (extraordinary measures). Dalam beberapa kasus, penguasaan terhadap teknologi sering kali disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diantara ragam kejahatan menggunakan teknologi, terdapat didalamnya suatu bentuk kejahatan terorisme baru, yaitu cyberterrorism. Penanganan Cyberterrorism berbeda dengan penanganan terorisme konvensional. Salah satu perbedaannya adalah penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik. Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia? Dapatkah sebuah kode sumber website dijadikan alat bukti di persidangan Tindak Pidana Terorisme? Bagaimana dalam prakteknya penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana Terhadap Informasi Elektronik (Source Code Website) di dalam Peristiwa Tindak Pidana Terorisme pada Kasus Website Anshar.net? Penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik telah diakomodir oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terkait hal tersebut diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur dalam perolehan alat bukti berupa informasi elektronik tersebut.