Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari bagaimana peran serta para pegawai dan seluruh jajaran yang ada didalamnya. Pegawai merupakan ujung tombak yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam organisasi tersebut. Apabila seluruh pegawai dan jajaran staf lainnya mampu bekerja dengan baik dan maksimal maka tujuan organisasi akan dapat dicapai.
Demikian yang diharapkan dilingkungan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Bengkulu, untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal diharapkan para pegawai dan pucuk pimpinan yang ada di LPMP Bengkulu untuk dapat menjadi pegawai yang rajin dan berdisiplin tinggi. Sehingga akan menjadi contoh sebagai lembaga penjamin mutu di dunia pendidikan di Propinsi Bengkulu. Tapi kenyataan yang ada saat ini tingkat disiplin pegawai di lingkungan LPMP Bengkulu semakin hari semakin berkurang, sehingga menjadi sorotan bagi para peserta penataran yang ada di LPMP Bengkulu.

Kata Kunci: Otonomi Kampus, Kebijakan Publik, SDM, PT-BHMN.

Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) merupakan tonggak baru dalam sejarah otonomi kampus. Status BHMN pada Perguruan Tinggi Negeri memberikan kemandirian dalam mengelola urusan akademik, keuangan, dan kepegawaian. Semua kebebasan ini diberikan agar PT-BHMN tidak terikat berbagai kekakuan peraturan birokrasi pemerintah. Universitas Brawijaya merupakan salah satu dari sedikit universitas yang sedang menyiapkan diri untuk mendapatkan status otonomi kampus.
Universitas Brawijaya memiliki 1.436 orang dosen dengan komposisi18 % berpendidikan S3, 53 % berpendidikan S2 dan 29 % berpendidikan S1. Jumlah mahasiswa Universitas Brawijaya sebanyak 28.348 orang. Dengan kondisi rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa sebagai sumber daya manusia, Universitas Brawijaya dituntut semakin meningkatkan diri sebagai perguruan tinggi yang lebih berkualitas. Hal terpenting adalah bagaimana kebijakan Universitas Brawijaya dalam rangka menyiapkan sumber daya manusianya menuju status Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara?
Berkaitan dengan hal diatas, perlu adanya kajian yang mendalam tentang kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya dalam rangka alih status tersebut. Maka penulis mengambil judul penelitian “ Kebijakan Sumber Daya Manusia Universitas Brawijaya Menuju Status Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan sumber daya (1) dosen, (2) karyawan, dan (3) mahasiswa dari Universitas Brawijaya dalam rangka menuju status PT-BHMN. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan analisis pola interaktif.

Sebagai pembuka wacana, saya ingin mengemukakan argumen mengapa reformasi pelayanan publik (public service reform) menjadi tema pidato pengukuhan ini. Pertama, bahwa masyarakat di segala penjuru dunia (di Negara Industri dan di Dunia Ketiga) sedang mengalami perubahan besar-besaran akibat proses globalisasi atau internasionalisasi di bidang politik, ekonomi dan teknologi (lihat Featherstone, 1990). Dampak perubahan itu pada sektor penelitian sungguh dramatis. Sejak pertengahan dasa warsa 1970-an (dan menurut para pakar agaknya akan terus berlangsung di abad 21) sebenamya telah terjadi apa yang disebut "krisis kemampuan memerintah" (governability crisis) dari pemerintahan di berbagai belahan dunia. Sejak saat itu, persoalan ini oleh para teoritisi telah diangkat sebagai sebuah agenda intemasional penting yang perlu mendapatkan solusi. Dalam pemahaman teori Governance teori yang mencoba menjelaskan secara makro proses-proses perubahan dalam kepemerintahan, krisis ini disebabkan oleh masih kuatnya hegemoni negara, ditandai oleh dominannya pengaruh negara atas segala aspek kehidupan, termasuk urusan pelayanan publik (yang dari waktu ke waktu semakin kompleks). Akibatnya, negara terjebak dalam situasi dilematis, menjadi terlalu besar untuk urusan-urusan kecil, menjadi terlalu kecil untuk urusan-urusan yang besar.

analisa kebutuhan pegawai instansi pemerintahan

ANALYSIS ON THE PERFORMANCE OF THE BUREAUCRACY:
(A CASE OF THE ON DUTY EDECATION IN BONE REGENCY)
Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui kinerja birokrasi, khususnya yang berkaitan dengan tingkat efesiensi organisasi, kerja, kerjasama tim, dan hubungan antara pimpinan dengan bawahan, serta faktor pendukung dan penghambat kinerja birokrasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai dinas pendidikan kabupa
ten bone sebanyak 109 orang, selanjutnya dilakukan penarikan sampel sebanyak 49 orang
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi berada taraf baik. Hal ini terutama terlihat pada semua variabel penelitian, yakni, efesiensi, kerjasama tim, dan hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Faktor pendukung kinerja birokrasi antara lain; tingkat kerjasama yang solid, hubungan vertical dan horizontal yang harmonis, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang cukup memadai. Faktor penghambat antara lain, alokasi anggaran untuk pengembangan pegawai relatif rendah, kurangnya inisiatif dari dinas untuk menyusun program pengembangan pegawai, pola pengembangan pegawai saat ini masih sangat sentralistik, inisiatif pegawai untuk mengembangkan diri masih rendah; dan jangkauan wilayah kerja dinas yang luas dibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit pengontrolan.
Implikasi yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini seperti berikut; (1) perlu rasionalisasi pegawai dan penataan struktur organisasi dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, (2) Pengelolaan organisasi birokrasi yang hanya menekankan pada pendekatan prosedur harus disempurnakan melalui perubahan visi, misi, pendekatan, strategi dan kegiatan operasional agar dapat tercipta, kerjasama tim yang prima, hubungan kerja berdasarkan pendekatan partisipasi dan kelompok kerja (teamwork) guna dapat mencapai misi organisasi yang efisiensi, efektif dan berkeadilan kearah yang lebih baik