Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif analitik. Responden subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kabag Teknik Sarana dan Prasarana, dan Kasi Perparkiran dan Responden Objek 20 orang tukang parkir. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan kuisioner. Data yang didapat diolah kedalam bentuk tabel frekuensi dan persentase.
Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan analisis dari hasil penelitian dapat kita simpulkan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelaksana. Diketahui bahwa dari kemampuan melayani pengguna jasa parkir dari 20 orang responden (100%) menyatakan bahwa mereka sudah mampu memberikan pelayanan dengan baik. Sarana yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum juga telah digunakan oleh para tukang parkir. Selanjutnya mengenai waktu pemungutan untuk lokasi parkir di instansi pemerintah dilaksanakan dari hari senin sampai dengan hari sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Di luar instansi pemerintah waktu pemungutan retribusi parkir dilakukan dari hari senin sampai dengan hari minggu, dengan lama pemungutan yang bervariasi. Prosedur pemungutan yang dilakukan juga sudah cukup baik. Tarif retribusi parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Perda No. 16 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum bahwa tarif parkir untuk kendaraan roda dua Rp. 500, roda empat Rp. 1000 dan roda enam sebesar Rp. 2500.
Disarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru perlu memberikan seragam parkir dan tanda pengenal kepada para tukang parkir.Kepada Walikota Banjarbaru dan DPRD Kota Banjarbaru perlu melakukan revisi Perda Nomor 16 tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu mencantumkan dasar penetapan biaya setoran retribusi parkir perbulan yang harus diserahkan oleh kolektor parkir kepada Dinas Perhubungan
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.
Kemampuan keuangan daerah sangat penting dalam pelaksanakan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah harus cermat dalam mengelola sumber keuangan yang ada, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini telah didukung oleh \pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pungutan pajak dan retribusi daerah tampaknya masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini diperlihatkan dalam Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi terhadap Keuangan Daerah di Indonesia yang dilakukan oleh LPEM-UI (Lembaga Penelitian Ekonomi Mandiri Universitas Indonesia) bekerjasama dengan Clean Urban Project tahun 1999, bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh : relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah
Kondisi yang ada di Kota Banjarbaru dengan potensi sumber daya alam yang sangat minim memaksa Pemerintah Kota Banjarbaru untuk lebih kreatif mengoptimalkan potensi yang lain. Salah satu potensi yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Banjarbaru adalah penyelenggaraan retribusi parkir. Untuk mendukung kegiatan tersebut Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengeluarkan dua Perda yang khusus mengatur sektor perparkiran ini, yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tempat Khusus Parkir dan Perda Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dari observasi awal yang di dapat dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2004 dapat diketahui ternyata realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum jauh tertinggal dari realisasi pendapatan retribusi tempat khusus parkir. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penerimaan retribusi parkir pada tahun 2003 yakni retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 20.392.000 sedangkan pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp.152.091.600 (Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, 2004).
Beranjak dari masalah diatas, maka penelitian ini mengangkat judul “Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarbaru”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan dari penulis mengambil suatu perumusan masalah sebagai berikut :
“Bagaimana pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru ?”.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru.
2.Kegunaan Penelitian
a.Sebagai bahan pertimbangan pemerintah kota Banjarbaru supaya dapat mengoptimalkan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
b.Sebagai bahan pertimbangan Dinas Pendapatan Daerah dan Pemerintah kota Banjarbaru untuk saling kontrol sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan retribusi.
