BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kemiskinan adalah masalah lintas zaman. Kenyataan ini kiranya menjadi latar belakang mengapa kemiskinan selalu menjadi masalah yang mendapatkan perhatian besar dan mengundang perdebatan, hingga pada level paradigmatik. Perdebatan abadi kapitalisme dan sosialisme telah menjadikan kemiskinan sebagai salah satu tema sentral. Perdebatan intraparadigmatik pun menjadikan peta paradigma kemiskinan menjadi semakin kompleks. Namun terlepas dari semua kontroversi perdebatan yang ada tentang konsep kemiskinan, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan setiap kebijakan yang dibuat harus memihak kepada rakyat miskin yang sangat membutuhkan pertolongan dari semua pihak.
Jika kita mengingat kembali perjalanan bangsa Indonesia dalam menuntaskan masalah kemiskinan, maka tidak akan terlepas dari pemerintahan Orde Baru. Salah satu kebanggaan rezim Soeharto yang kerap dikedepanka, termasuk ketika Presiden Soeharto menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban-nya yang terakhir kepada MPR tanggal 1 Maret 1998, adalah keberhasilannya mengurangi jumlah penduduk miskin. Pada tahun 1970, ada 70 juta orang miskin atau 60 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada saat itu. Setelah itu, selama periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita II-V) angka kemiskinan Indonesia turun drastis dari 40 persen menjadi sekitar 11 persen, baik secara absolut maupun persentase mengalami penurunan secara konsisten. Pada tahun 1996, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tinggal 22,5 juta jiwa atau 11,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Namun ketika terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 memaksa puluhan juta penduduk Indonesia kembali terpuruk di bawah garis kemiskinan. Pemicu utamanya adalah meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok, terutama pangan.
Sejak terjadi krisis ekonomi, sosial dan politik pada tahun 1997 yang dialami bangsa Indonesia membuat pemerintah dan masyarakat terpuruk dan makin miskin. Kondisi demikian menyadarkan kita bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan selama ini belum mampu secara tuntas menyelesaikan masalah kemiskinan, terbukti dari sangat rentannya terhadap krisis ekonomi, sosial dan politik. Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2006), tetapi pada prinsipnya kemiskinan merupakan salah satu isu sentral dalam perekonomian di Indonesia.
Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang masih relatif besar akan membuat Indonesia menghadapi beberapa persoalan, tantangan, dan kebijakan yang unik di tiap daerah. Pembangunan yang dilakukan selama ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik yang terjadi di kawasan pedesaan maupun perkotaan. Pembangunan di satu sisi selain meningkatkan kesejahteraan, namun di sisi lain ketidakmerataannya dapat menyebabkan lahirnya keterbelakangan dan kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Kondisi fisik masyarakat miskin yang umunya tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu, sudah jelas mengakibatkan kondisi sosial ekonomi semakin terpuruk.
Masalah kemiskinan di Indonesia ditandai oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat yang ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Di antara beberapa negara ASEAN, Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia dan Thailand. Sementara itu indeks kemiskinan manusia (IKM) Indonesia lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga tidak mampu meningkatkan berbagai indikator utama pembangunan sosial dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur lainnya maupun ASEAN. Tingkat kematian ibu hamil di Indonesia, misalnya, dua kali lebih tinggi dari tingkat kematian di Filipina dan lima kali lebih tinggi dari Vietnam. Hampir setengah dari penduduk Indonesia tidak mempunyai akses yang cukup terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi. Indonesia memang telah mencapai hasil yang memuaskan dalam menurunkan tingkat kemiskinan sejak tahun 1960-an dan juga telah berhasil mengurangi efek dari krisis. Tetapi Indonesia masih harus menghadapi masalah mendasar dalam upaya mengangkat sebagian besar penduduk yang masih terhimpit kemiskinan dan kelaparan.
Di antara permasalahan mendasar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk dari kemiskinan adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi orang miskin. Pada periode setelah krisis, berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan lebih jauh lagi, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi merupakan suatu keharusan. Selain itu, harus ada perlindungan bagi masyarakat miskin. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hampir 40 persen dari penduduk Indonesia yang hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US$2 per hari. Perubahan sedikit saja dalam tingkat harga, pendapatan dan kondisi kesehatan, dapat menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan, setidaknya untuk sementara waktu. Program perlidungan sosial yang ada tidak mencukupi dalam menurunkan tingkat resiko bagi keluarga miskin, walaupun memberikan manfaat pada keluarga yang lebih berada. Kondisi ini dapat diperbaiki dengan menyediakan program perlindungan sosial yang lebih bermanfaat bagi penduduk miskin serta masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.
Saat ini kemiskinan bukan lagi hanya menjadi masalah negara yang bersangkutan khususnya Indonesia, tetapi sudah menjadi masalah dunia. Wujud dari kepedulian dunia terhadap kemiskinan adalah adanya MDGs atau Millennium Development Goals, yang disepakati para anggota PBB dalam sebuah KTT global yang kemudian melahirkan Millennium Declaration. Yakni suatu inisiatif global untuk mengurangi jumlah orang miskin di dunia menjadi separuhnya pada tahun 2015. MDGs memiliki 8 tujuan (goal) dan 18 target yang harus dicapai oleh negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju, salah satu di antara delapan tujuan tersebut adalah mengurangi jumlah kemiskinan di dunia. Untuk pelaksanaan program-program tersebut, Indonesia (sebagai negara berkembang) bisa meminta bantuan dari luar negeri. Tetapi negara berkembang penerima fasilitas itu sendiri harus berkomitmen untuk menggunakan bantuan dana tersebut secara benar. Tujuan makronya tentu untuk mengurangi kemiskinan. Kita berharap negara-negara maju secara kesatuan bisa menunjang program-program tersebut, dengan mengucurkan bantuannya.
Dengan mempertimbangkan profil kemiskinan, diharapkan kebijaksanaan yang dibuat dalam pengentasan kemiskinan dapat lebih cepat dan langsung dilaksanakan. Program-program yang selama ini telah dilaksankan juga perlu dievaluasi, apakah kebijaksanaan pemerintah tersebut telah atau belum berhasil dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya agenda pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, maka salah satu prioritas utama pembangunan di Indonesia adalah upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia ”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:
1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh inflasi tahun lalu terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia?

1.3 Hipotesa
Hipotesa merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara yang diambil untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Berdasarkan permasalahan di atas maka sebagai jawaban sementara penulis membuat hipotesis sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia ( ), ceteris paribus.
2. Tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia ( ), ceteris paribus.
3. Inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia ( ), ceteris paribus.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan daripada penulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Adapun yang menjadi manfaat daripada penulisan ini adalah:
1. Sebagai penambah wawasan bagi penulis dan pembaca lainnya tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkan.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna bagi pengambil keputusan di masa yang akan datang dan juga sebagai bahan referensi.
3. Dapat menjadi sebagai bahan informasi bagi peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.