INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, REGIONS ORIGINAL INCOME, AND COMMON ALLOCATION FUND TO ALLOCATING BUDGET OF CAPITAL EXPENSE ON REGENCIES AND MUNICIPALITIES AT WEST JAVA AND CENTRAL JAVA, 2004-2006. Paper Programs Strata One, Accounting Majors, Economic Faculty University of Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, 2008.
This research intent to know how influence of Economic Growth, Regions Original Income, and Common Allocation Fund to Allocating Budget of Capital Expense on Regencies and Municipalities at West Java and Central Java, 2004-2006.
Variables analyzed are Economic Growth, Regions Original Income, and Common Allocation Fund as independent variables and Capital Expense as dependent variable. Data collecting did by document analysis method from Report of APBD Realization which is obtained from Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah site via internet and Gross Regional Domestic Product (GRDP) from Badan Pusat Statistik.
Regression coefficient on constant is 23,956, while negative regression coefficient of X1 (-5,054) express Economic Growth doesn’t having effect to allocating of Capital Expense. Regression coefficient of X2 is -0,595 point out increasing in Regions Original Income (PAD) will reduce allocating Capital Expense, or it can said PAD’s acension allocated for Routine Expense. Meanwhile regression coefficient of X3 (0,869), expressing that is acension in Common Allocation Fund (DAU) will increase Capital Expense allocation.
The result of the research show us the fact that Economic Growth, PAD, and DAU, simultaneously, having effect to Capital Expense. This is pointed out by F test equal to 12,697 and significant (0,00 < 0,05).
Meanwhile, if it seen partially, PAD and DAU have influence manifestly to Capital Expense, while Economic Growth not. PAD has t test -2,759 < -1,995 and significant (0,007 < 0,05), DAU has t test 5,600 > 1,995 and significant (0,00 < 0,05), while Economic Growth has t test -1,576 > -1,995 and didn’t significant (0,12 > 0,05).
Therefore, suggestions to regencies and municipalities government at West Java and Central Java are ought to that local government can made more priority to allocate Capital Expense from each of Regions Original Income. Because, Capital Expense is expenditure or expense that done by local government which has productive and long-term characteristic than Routine Expense, which has consumptive and short-term characteristic.
BAB I
1.1. Latar Belakang Masalah
Reformasi telah mendorong perubahan dalam penelolaan negara. Setelah pada masa Orde Baru, semua urusan pengelolaan daerah tersentralisasi, maka pada masa reformasi bergulir terjadi perubahan dengan diberikannya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah yang diberlakukan tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (yang kemudian dubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah.
Pada UU No. 32 tahun 2004 juga memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 tahun 1999 (dan UU No. 32 tahun 2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft atau rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.
Penyusunan APBD diawali, seperti yang diatur oleh UU No. 58 tahun 2005, dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.
Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.
Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key, 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).
Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergesaran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk
aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untukhal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine, 1994 dalam Darwanto dan Yustikasari (2007:4) menyatakan bahwa ‘penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik’. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengaloksikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL: STUDI KASUS PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT DAN JAWA TENGAH PERIODE 2004-2006”
1.2. Permasalahan
1.2.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa masalah, antara lain:
1. Bagaimana realisasi pertumbuhan ekonomi regional pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006?
2. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006?
3. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006?
4. Bagaimana Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006?
1.2.2. Pembatasan Masalah
Oleh karena adanya keterbatasan sumber daya dan waktu, maka masalah penelitian dibatasi pada: “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal untuk 50% Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah”.
1.2.3. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah maka masalah penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”.
1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006.
3. Untuk mengetahui bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006.
4. Untuk mengetahui bagaimana Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah periode 2004-2006.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Bagi penulis
Penelitian ini berguna untuk penyusunan skripsi dan menambah khasanah pengetahuan serta membandingkan antara teori dan praktek yang nyata.
2. Bagi pemerintah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk saran-saran bagi evaluasi atas apa yang telah berjalan selama ini.
3. Bagi kepentingan dunia akademik
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bahan kajian dalam melakukan penelitian mengenai Akuntansi Sektor Publik lainnya, terutama yang terkait dengan judul penelitian ini.
