BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Berawal dari krisis moneter yang melanda Bangsa Indonesia sekitar tahun 1997 dan berlanjut kedalam krisis ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran pada pemerintahan. Dimulai dari pergantian presiden dan munculnya agenda reformasi sampai agenda penuntutan Otonomi Daerah (OTODA) oleh kebanyakan Pemerintah Daerah di Indonesia. Hingga akhirnya muncul istilah krisis multidimensi, yaitu ditambah dengan krisis kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Setelah berlakunya OTODA, APBD dijadikan salah satu sorotan utama oleh masyarakat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah masing-masing. Apakah penyusunan dan realisasi APBD tersebut sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Pertanyaan tersebut muncul ketika semakin banyaknya kasus korupsi Dana APBD di berbagai daerah di Indonesia.
Secara teoritis APBD mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi alokasi ini, APBD memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya juga dalam rangka pelayanan publik. Dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi) serta penciptaan lingkungan makroekonomi yang kondusif (fungsi stabilisasi). Fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, pembiayaan maupun belanja negara.
Namun seringkali fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan secara semestinya, banyak sekali terjadi disorientasi APBD. Apalagi kalau sudah berbicara yang namanya Anggaran Belanja Daerah, banyak sekali kasus-kasus penggelembungan anggaran dana yang berpotensi untuk dikorupsi.
Demi menyongsong tahun 2007 yang lebih baik, penyusun mengusung tema ini untuk dibahas lebih lanjut di bab-bab selanjutnya.

B. RUMUSAN MASALAH
Untuk lebih memfokuskan dan mengoptimalkan pembahasan, maka permasalahan yang diangkat pada pembahasan makalah ini adalah:
1. Bagaimana prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Th. 2007 menurut Permendsagri No. 26 Tahun 2006?
2. Seberapa efisien dan efektif anggaran belanja daerah yang disusun dalam APBD th. 2007?

C. TUJUAN
Adapun penyusunan makalah ini secara umum diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:
1. Bagi Penyusun
• Menambah pengetahuan tentang penyusunan dan realisasi APBD.
• Mempertajam kemampuan analisis terhadap suatu keadaaan yang terjadi disekitarnya dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap nasib bangsa ini.
2. Bagi Pembaca
• Sebagai salah satu alternatif bacaan untuk menambah pengetahuan di pemerintahan, khususnya masalah penyusunan dan realisasi APBD.
• Meningkatkan rasa kepedulian terhadap nasib bangsa ini.

BAB II
PEMBAHASAN

A. KAJIAN TEORITIS
1. Prinsip Penyusunan APBD dalam Permendagri 26 Th. 2006
Agar tidak terjadi disorientasi anggaran dalam APBD 2007 ini, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri membuat suatu aturan yang tertuang dalam Permendagri 26 Th. 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007. Salah satu isinya adalah mengenai beberapa prinsip yang harus dilaksanakan dalam penyusunan APBD, yaitu:
a) Partisipasi masyarakat.
b) Transparansi dan akuntabilitas anggaran
c) Disiplin anggaran
d) Keadilan anggaran
e) Efisiensi dan efektivitas anggaran
f) Taat azas
2. Jenis-jenis Belanja Daerah dalam Permendagri 26 Th. 2006
Efisiensi dan efektivitas anggaran sangat mutlak diperlukan dalam APBD agar tidak terjadi disorientasi, khususnya mengenai anggaran belanja daerah. Hal ini dikarenakan anggaran belanja daerah rawan akan kasus penggelembungan dana alokasi yang berbuntut pada kasus korupsi.
Di dalam Permendagri 26 Th. 2006, disebutkan beberapa jenis belanja daerah, diantaranya:
- Belanja pegawai - Belanja hibah
- Belanja barang & jasa - Bantuan sosial
- Belanja modal - Belanja bagi hasil
- Belanja DPRD - Belanja bantuan keuangan
- Belanja kepala &wakil daerah - Belanja tidak terduga
- Dana penanggulangan bencana - pendanaan Pilkada
- Belanja subsidi
B. STUDI KASUS
1. Potret Anggaran Belanja Daerah Th. 2007 Kab. Bandung
Berdasarkan berita yang dimuat di koran harian Kompas Bandung, disebutkan bahwa telah terjadi banyak kebocoran pada RAPBD 2007 Kab. Bandung. Pernyataan tersebut dimulai dari temuan-temuan FDA (Forum Diskusi Anggaran) ketika menganalisis enam RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dari beberapa dinas sebagai sampel, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Dinas Permukiman dan Tata Wilayah. Pemborosan terjadi karena ketidaksesuaian dengan Permendagri No 26/2006 mengenai tata cara penyusunan APBD 2007 atau keputusan bupati mengenai standar harga.
Dari 77 kegiatan Dinas Pendidikan ternyata sudah ditemukan pemborosan sebanyak Rp 81,5 miliar yang berasal dari penggelembungan accress (kebutuhan untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai karena mutasi) melebihi ketentuan, yaitu 17,5 persen dan harga satuan belanja barang. Ironisnya, masyarakat sering kali harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, dengan alasan keterbatasan anggaran.
Sementara di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, FDA menyoroti rencana pembangunan Gedung Kesenian yang menghabiskan Rp 19 miliar, Rp 16 miliar untuk pembebasan lahan dan Rp 3 miliar untuk pembangunan gedung.
2. Potret Anggaran Belanja Daerah Th. 2007 Kota Malang.
Sementara itu yang terjadi di kota Malang menurut berita yang dimuat pada Radar Malang (Koran harian Jawa Pos) ditemukan adanya anggaran dana bantuan sosial yang besarnya mencapai Rp. 33 miliar dalam APBD 2007. Anggaran tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan sosial. Untuk bantuan keuangan sosial kemasyarakatan sebesar Rp 4,993 miliar. Sedangkan untuk dana bantuan keagamaan dianggarkan senilai Rp 1,7 miliar, bantuan sosial kepemudaan Rp 500 juta, bantuan sosial organisasi pelajar dan kemahasiswaan Rp 500 juta.

Untuk mengakses dan mendownload tugas kuliah ini selengkapnya anda harus berstatus Paid Member