BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Oganisasi Nirlaba terdiri dari entitas pemerintahan dan entitas nonpemerintahan. Oraganisasi Nirlaba dipandang amat berbeda dengan organisasi komersial oleh pelanggan, donator dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Dalam rangka pertanggungjawaban, organisasi nirlaba sudah membuat laporan pertanggungjawaban khususnya dalam hal penggunaan dana organisasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berbicara tentang Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budget), maka pada kenyataannya semua dokumen anggaran, baik perencanaan maupun pelaksanaan, seperti RKA-SK (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja), RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga), SAPSK (Surat Alokasi Per Satuan Kerja), SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sampai pada tahun anggaran 2007 masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip dasar yang harus dianut dalam Anggaran Berbasis Kinerja.

Koperasi ini bernama PRIMER KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA Pemerintah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas Asas Kekeluargaan.

Paradigma pemerintah berubah yang semula sentralistik menjadi desentralistik dalam mengelola institusi yang terkait dengan pelayanan public. Pelayanan sector public selama ini dikenal tidak memuaskan konsumen. Seberapa jauh kualitas pelayanan sector public, bias diketahui dengan mengukur kinerja organisasi sector public.