1. Apakah dasar hukum (secara teoritik) pembentukan perjanjian Built Operate Transfer ini?
2. Bagaimanakah mekanisme pembentukan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian Built Operate Transfer (BOT)?
3. Bagaimana pola penyelesaian sengketa yang ditempuh–terutama, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian Built Operate Transfer (BOT).

Latar belakang masalah : Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan
anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris
orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, Anak Angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut kompilasi hukum Islam adalah dengan jalam pemberian “wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana kedudukan anak angkat menurut kompilasi hukum Islam dan (2) Bagaimana cara pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut kompilasi hukum Islam dan (3) Bagaimana penyelesaian kasus pengangkatan anak dan pembagian harta warisan anak angkat di Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan kompilasi hukum Islam. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan anak angkat dan pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut kompilasi hukum Islam serta penyelesaian kasus pengangkatan anak dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan kompilasi hukum Islam. Mengenai hasil penelitian antara lain diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan kasusnya pada masyarakat Kudus yang berkaitan dengan penyelesaian kasus tentang pengangkatan anak dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus. Adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Kedudukan (status) anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRAK
(A)
(B) Studi Komparatif Antara Hak Usaha Bagi Hasil Menurut Hukum Tanah Nasional Dengan Lembaga Mawah Menurut Hukum Adat Aceh (Studi Kasus Desa Dayah Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)

(C) 144 halaman, 2008, 10 lampiran
(D) Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil
(E) Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak adalah 1 : 1. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan antara Hak Usaha Bagi Hasil menurut Hukum Tanah Nasional dengan Lembaga Mawah menurut Hukum Adat Aceh dalam hal konsepsi, pengertian Perjanjian Bagi Hasil, pengertian tanah pertanian, pengertian pemilik tanah dan pengertian penggarap tanah pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, pembagian hasil tanah dan sanksi. Terdapat faktor penyebab tidak dapat diterapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Dayah Andeue Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yaitu faktor penyebab dari kelengahan dalam penegakan hukum, pemilik dan penggarap, yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Mengenai sanksi dalam “Mawah” tidak diatur. Dapat dikatakan Desa Dayah Andeue mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tidak berlaku secara efektif.

(F) 11 buku (1977-2005), 3 peraturan perundang-undangan (1960-1964), 4 media internet dan 3 naskah ilmiah.

pondokskripsi.co.cc

skripsi gratis

Dapetin referensi skripsi gratis 100% tanpa bayar sedikitpun
Lengkap semua jurusan

Adm Niaga,
Akuntansi,
Bhs Indonesia,
Bhs Inggris,
Biologi,
Teknik,
Elektro,
Fisika,
Hukum,
Industri,
Kedokteran,
Kelautan,
Kemasyarakatan,
Keperawatan,
Kimia,
Komputer,
Komunikasi,
Manajemen,
Matematika,
Mesin,
Pembangunan,
Perhotelan,
Pertanian,
Peternakan,
PPKN,
Psikologi,
Sipil,
Sosiologi,
Tarbiyah,
Telekomunikasi,

senang bisa berbagi dengan rekan-rekan
pondokskripsi@ymail.com

pondokskripsi.co.cc

ABSTRAK

Fokus penulisan ini adalah kasus perdata tanah mengenai wanprestasi dan Hak Tanggungan, sebagaimana terdapat pada Putusan MA No. 901/Pdt/2007, tanggal 24 Oktober 2007 tentang Perkara Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan No.147/PEN.EKS/APHT/2003/PN.TNG., yang terjadi antara PT. Bank Niaga melawan Ny. Han Moy dan CV. Rahayu. Permasalahannya adalah apakah tindakan CV. Rahayu yang mengalihkan dana kredit ke bidang usaha lain selain daripada yang diperjanjikan dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan bagaimana akibat hukumnya ? Mengenai tindakan CV. Rahayu yang tidak melaksanakan Akta Perjanjian Kredit tentang Persetujuan Fasilitas Kredit Antara PT. Bank Niaga Tbk. dengan CV. Rahayu melainkan di alihkan ke bidang usaha lain yaitu pembebasan tanah Bandara Soekarno Hatta, berdasarkan Pasal 1338 KUHPer dapat dikatakan bahwa CV. Rahayu telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang diperjanjikan sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 2 tanggal 14 Nopember 2002. Hal itu melanggar perjanjian pada Pasal 12 dan Pasal 18 Akta Perjanjian Kredit tersebut, untuk panjar melalui Rekening Koran No. 3 tanggal 14 November 2002 tersebut di atas dengan terbukti tidak melakukan pembayaran dan sebagaimana pengakuan Ny. Han Moy, yang menyatakan bahwa CV. Rahayu telah menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari tujuan pemberian fasiltas kredit sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit. Dampak dari tindakan CV. Rahayu tersebut yang wanprestasi terhadap perjanjian tersebut adalah di lelangnya tanah yang menjadi objek hak tanggungan dalam hal ini berupa 3 (tiga) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan melekat di atas tanah tersebut yang terdiri dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 344/Desa Cibodas, SHM No. 421/Desa Cibodas, dan SHM No. 583/Desa Cibodas yang telah dijadikan jaminkan kepada PT. Bank Niaga Tbk. Kesimpulan bahwa perbuatan CV. Rahayu adalah wanprestasi, sehingga berdampak pada di lelangnya tanah yang dijaminkan kepada PT. Bank Niaga Tbk. Saran dari penulis adalah sebaiknya bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian kredit dengan perjanjian hak tanggungan sebagai perjanjian accesoirnya, agar tunduk pada Pasal 1338 KUHPer.