Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur
kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan
yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain
itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat
dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui
pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan
prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.
Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah
bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan UU Perkawinan
No. 1 Tahun 1974.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti
prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat
masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak
dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bersifat terbuka, maksudnya para pihak yang ingin membuat perikatan atau perjanjian bebas menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku III KUHPerdata asalkan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Buku III KUHPerdata tersebut tidak tercantum definisi perjanjian. Namun demikian, definisi Perjanjian dapat ditemukan dalam doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum), diantaranya pendapat R. Subekti, :
“Perjanjian adalah suatu peristiwa, di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji, untuk melaksanakan sesuatu hal”.
Dari peristiwa ini timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Apabila di antara salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Dalam Pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. kemudian, dalam Pasal 1338 tentang akibat suatu perjanjian disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena selain alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Dalam perjanjian TPA yang penulis bahas ini ada dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi, di mana kedua pihak ini saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yaitu dalam hal Pengelolaan Sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Karena itu, dibentuk perjanjian kerjasama antara pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi. Melalui perjanjian ini, ditentukan hak dan kewajiban para pihak.